Nadiem Makarim Minta Waktu 6 Bulan Siapkan "Cetak Biru" Pendidikan Indonesia

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim meminta waktu enam bulan untuk menyiapkan blue print sistem pendidikan Indonesia.

Ia menilai sistem pendidikan Indonesia tak bisa disiapkan secara terburu-buru.

 “Blue print untuk ke mana ini arah pendidikan sudah dibuat tapi ini tidak bisa tergesa-gesa ya. Membutuhkan benar-benar (waktu) karena kita sudah banyak materi, riset, tapi harus dikemas suatu strategi,” kata Nadiem dalam acara temu media di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Senin (23/12/2019).

Dalam waktu enam bulan ke depan, Nadiem berharap blue print sistem pendidikan Indonesia sudah selesai di tahap draft.

Nadiem menyebutkan, konsep Merdeka Belajar yang baru diluncurkan adalah salah satu bagian dari blue print sistem pendidikan Indonesia.

Pendidikan masyarakat juga menjadi salah satu fokus dalam blue print di tahun 2020. Nadiem menyebutkan orangtua juga berperan penting untuk memberikan pembelajaran anak.

“Tapi tentunya tak bisa hal-hal seperti ini (kebijakan) hanya statik saja. Bahkan kita berbicara satu roadmap atau blue print itu harus ada fleksibility di dalamnya,” tambah Nadiem.

Menurut Nadiem, fleksibilitas diperlukan dalam sebuah blue print untuk mengantisipasi perubahan di bidang industri.

Kebijakan pendidikan jangan berubah

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Putra Nababan tidak mau kebijakan soal Ujian Nasional (UN) berubah-ubah seiring pergantian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Putra mengatakan, Komisi X DPR meminta Kemendikbud membuat cetak biru atau rancangan besar terkait pendidikan nasional agar kebijakan di bidang pendidikan, termasuk soal UN, tidak berubah-ubah.

"Kami minta kepada saudara menteri ada lah grand design pendidikan. Jangan ganti menteri, ganti kebijakan, ganti kurikulum grand design-nya," kata Putra dalam diskusi bertajuk " Merdeka Belajar Merdeka UN" di kawasan Menteng, Sabtu (14/12/2019).

Putra menuturkan, cetak biru itu nantinya tidak hanya berisi soal UN melainkan juga mengenai kurikulum, pengembangan guru, dan penganggaran di bidang pendidikan.

"Sehingga ketika kita bicara cetak biru itu kita bukan hanya bicara dua tahun, tiga tahun, (tapi) kita bicara lima tahun, sepuluh tahun, dan kita tidak beli kucing dalam karung," ujar Putra.

Putra meminta Kemendikbud menyerahkan cetak biru pendididikan tersebut dalam waktu yang tidak lama supaya DPR bisa membahas sebelum menentukan masa depan pendidikan di Indonesia.

Selain Cetak Biru Pendidikan, Ini 3 Program Mendikbud Nadiem Tahun 2020

Penyiapan Blue print atau cetak biru pendidikan Indonesia dan pemeriksaan kualitas bangunan sekolah menjadi sejumlah program yang bakal dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim dalam temu media di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Senin (23/12/2019).

"Blue print untuk ke mana ini arah pendidikan sudah dibuat tapi ini tidak bisa tergesa-gesa ya. Membutuhkan benar-benar (waktu) karena kita sudah banyak materi, riset, tapi harus dikemas suatu strategi,” kata Nadiem.

Dalam waktu enam bulan ke depan, Nadiem berharap cetak biru sistem pendidikan Indonesia sudah selesai di tahap draft.

1. Konsep Merdeka Belajar

Nadiem menyebutkan, konsep Merdeka Belajar yang baru diluncurkan adalah salah satu bagian dari cetak biru pendidikan Indonesia.

2. Pendidikan masyarakat

Pendidikan masyarakat juga menjadi salah satu fokus dalam blue print di tahun 2020. Nadiem menyebutkan orangtua juga berperan penting untuk memberikan pembelajaran anak.

“Tapi tentunya tak bisa hal-hal seperti ini (kebijakan) hanya statik saja. Bahkan kita berbicara satu roadmap atau blue print itu harus ada fleksibility di dalamnya,” tambah Nadiem.

Menurut Nadiem, fleksibilitas diperlukan dalam sebuah blue print untuk mengantisipasi perubahan di bidang industri.

3. Kualitas bangunan sekolah

Selain itu, kualitas bangunan sekolah juga salah satu hal yang membuat Nadiem khawatir.

Menurutnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum mengetahui data-data sekolah yang rentan rubuh.

"Itu yang bikin saya takut, kenapa kita di tahun 2020 akan melakukan pemeriksaan itu dulu, jangan masalah pembangunan-pembangunannya," ujar Nadiem.

Ia berkaca kepada kasus rubuhnya sekolah atap SDN Gentong Pasuruan pada Selasa (5/11/2019) pagi. Peristiwa tersebut terjadi saat kegiatan belajar sedang berlangsung.

Akibat kejadian tersebut satu guru dan satu siswa meninggal. Sementara belasan siswa lainnya mengalami luka-luka.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com 

Share this post